Menteri Kehutanan itu dipanggil dalam Rapat Komisi IV DPR, 18 Agustus 2026. Pemanggilan berkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). DPR meminta penjelasan menyeluruh mengenai upaya pemerintah mencegah kebakaran meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rapat tersebut, DPR menyoroti pentingnya mitigasi di daerah rawan, termasuk wilayah di luar provinsi yang menjadi prioritas penanganan.
Penegakan hukum terhadap pihak yang menyebabkan kebakaran juga menjadi perhatian. Desakan ini muncul di tengah meningkatnya risiko karhutla akibat kondisi cuaca kering dan ancaman El Niño. Kementerian Kehutanan menyatakan telah memperkuat kesiapsiagaan, pemantauan titik panas, koordinasi lintas sektor, serta operasi pencegahan dan pemadaman.
Namun, langkah tersebut perlu diukur dari hasil nyata di lapangan, bukan hanya dari kesiapan personel dan rencana kerja. Bagi Raja Juli, tantangan utamanya adalah memastikan kebakaran dapat ditekan, dampak terhadap masyarakat diminimalkan, dan pelaku pembakaran dimintai pertanggungjawaban. Pengawasan DPR menjadi penting untuk menilai apakah kebijakan pemerintah cukup efektif menghadapi persoalan yang berulang setiap musim kemarau.
Sumber:
IDN Times
Kementerian Kehutanan
tulisan ini baru percobaan newsmaker