Demonstrasi mahasiswa 28 Oktober bukan hanya peristiwa penyampaian tuntutan mahasiswa dan aparat, tetapi ada hal lain yang terungkap.
Demonstrasi mahasiswa pada 28 Oktober 2026 di Jakarta bukan hanya soal tuntutan terhadap pemerintah. Ada persoalan lain yang ikut mengalir dalam rangkaian pemberitaannya: kebebasan pers.
Kalau mengikuti pemberitaan dari tanggal 27 hingga 29 Oktober, terlihat ada pergeseran fokus. Awalnya, perhatian tertuju pada ketertiban aksi demonstrasi mahasiswa dan cara aparat mengamankan demonstrasi. Setelah itu, muncul isi tuntutan mahasiswa. Belakangan, perhatian bergerak lagi ke persoalan jurnalis yang dilarang meliput.
Nah, dari rangkaian ini, kita bisa melihat bagaimana satu peristiwa yang sama mendapat sorotan berbeda, bergantung pada bagian mana yang dipilih media untuk ditonjolkan.
Pemberitaan demontrasi mahasiswa
Sehari sebelum demonstrasi mahasiswa, 27 Oktober, Antara menerbitkan berita berjudul “KSPSI harap aksi mahasiswa 28 Oktober dilakukan dengan tertib”. Pada 28 Oktober, Antara kembali mengangkat pernyataan Polri melalui berita “Polri kedepankan upaya humanis amankan unjuk rasa”.
Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan kepolisian mengutamakan langkah humanis dan preventif. Sementara itu, Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir menegaskan penghormatan terhadap hak warga untuk menyampaikan pendapat. Ya, demonstrasi mahasiswa tadi
Dua berita tersebut menempatkan ketertiban, keamanan, dan pendekatan aparat sebagai pintu masuk untuk memahami demonstrasi. Perhatian pembaca lebih dahulu diarahkan pada bagaimana aksi seharusnya berlangsung dan bagaimana polisi akan mengamankannya.
Namun, cerita demonstrasi mahasiswa tidak berhenti di situ. Pada 28 Oktober, Katadata menerbitkan berita “BEM UI dan Komite Sadar Demo di Bundaran HI, Serukan 5 Tuntutan”. Fokusnya bergeser ke isi demonstrasi. Katadata merinci lima kelompok tuntutan, mulai dari penanganan bencana dan tata kelola lahan, anggaran negara, pendidikan dan pekerjaan, penegakan hukum, hingga kebebasan sipil dan hak asasi manusia.
Tentu, tuntutan tersebut merupakan posisi aliansi mahasiswa. Artinya, apa yang mereka sampaikan perlu dipahami sebagai aspirasi dan kritik, bukan sebagai fakta yang otomatis membuktikan seluruh tuduhan atau penilaian mereka.
Katadata juga melaporkan adanya pencegatan peserta aksi di sejumlah titik. Sementara itu, angka 4.000 peserta dalam demonstrasi mahasiswa itu yang muncul dalam laporan berbeda berasal dari catatan Komite Sadar. Jadi, angka tersebut perlu dibaca sebagai data dari penyelenggara, bukan hasil penghitungan independen.
Baca juga:
Judul sebagai Berita Terpendek
Akurasi Bahasa Jurnalistik Bukan Sekadar Gaya-gayaan
Lalu, pada 29 Oktober, muncul persoalan lain yang tidak kalah penting: kebebasan pers. DetikNews melaporkan permintaan maaf Polda Metro Jaya setelah sejumlah jurnalis sempat dilarang meliput aksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menyebut kejadian itu sebagai kesalahpahaman dan mengatakan bahwa peristiwa tersebut akan menjadi bahan evaluasi.
Namun, laporan IDN Times memberikan gambaran dari sisi jurnalis. Media itu melaporkan bahwa jurnalisnya dan jurnalis Jawa Pos dihalangi menuju titik demonstrasi meskipun identitas pers telah ditunjukkan.
Di sini ada dua hal yang perlu dibedakan. Kepolisian menyebut kejadian itu sebagai kesalahpahaman, sedangkan jurnalis melaporkan pengalaman ketika akses peliputan mereka dihalangi. Permintaan maaf memang penting, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa prosedur pengamanan sudah diperbaiki.
Membaca Pergeseran dengan Model Framing
Pergeseran fokus pemberitaan tersebut dapat dibaca menggunakan model framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Model ini membantu kita melihat bagaimana media menyusun informasi melalui struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris.
Kita mulai dari struktur sintaksis, yaitu bagaimana informasi disusun, termasuk melalui judul dan penempatan bagian-bagian berita.
Judul Antara menonjolkan kata “tertib” dan “humanis”. Sementara itu, judul Katadata menempatkan “lima tuntutan” sebagai informasi utama. Adapun judul DetikNews menonjolkan permintaan maaf atas larangan peliputan.
Perbedaannya terlihat pada informasi yang ditempatkan di depan. Pembaca mula-mula diajak memperhatikan ketertiban dan pengamanan, kemudian isi tuntutan mahasiswa, lalu persoalan peliputan jurnalis. Perbedaan fokus ini belum otomatis menunjukkan keberpihakan media.
Pada struktur skrip, perhatian diarahkan pada bagaimana unsur peristiwa disajikan. Antara menekankan siapa yang bertanggung jawab mengamankan aksi dan pendekatan yang dinyatakan aparat. Katadata merinci siapa yang berunjuk rasa, kapan aksi berlangsung, serta apa yang mereka tuntut. Sementara itu, DetikNews dan IDN Times menguraikan pengalaman jurnalis yang dihalangi beserta respons kepolisian setelah kejadian.
Berikutnya, struktur tematik memperlihatkan bagaimana rangkaian berita membentuk hubungan antarpersoalan. Fokus pemberitaan bergerak dari pengelolaan keamanan menuju aspirasi politik mahasiswa, kemudian ke akses pers terhadap peristiwa yang sedang berlangsung.
Pergeseran ini penting karena demonstrasi bukan hanya soal bagaimana massa dikendalikan atau apa yang mereka tuntut. Ada pula persoalan tentang siapa yang dapat meliput peristiwa tersebut dan bagaimana publik memperoleh informasi mengenai jalannya aksi.
Terakhir, struktur retoris dapat dilihat melalui pilihan kata yang menonjol, seperti “humanis”, “lima tuntutan”, “dilarang”, dan “minta maaf”. Kata-kata tersebut membawa perhatian pembaca ke persoalan yang berbeda: pendekatan aparat, isi aspirasi mahasiswa, pembatasan peliputan, dan respons kepolisian.
Namun, analisis ini masih terbatas pada pilihan kata dan informasi yang tampak dalam teks yang dibahas. Belum cukup bukti untuk menyimpulkan motif editorial atau pola ideologis masing-masing media.
Bukan Hanya Soal Ketertiban
Kalau rangkaian pemberitaan ini dibaca secara utuh, ada tiga persoalan yang perlu diperhatikan bersama: ketertiban publik, substansi tuntutan mahasiswa, dan kebebasan pers.
Ketiganya tidak saling meniadakan. Pengamanan memang diperlukan, tetapi demonstrasi juga merupakan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Pada saat yang sama, kerja jurnalistik memungkinkan publik mengetahui apa yang terjadi, apa yang dituntut mahasiswa, dan bagaimana aparat menangani aksi.
Karena itu, membaca pemberitaan demonstrasi tidak cukup hanya dengan melihat siapa yang hadir atau bagaimana aksi berlangsung. Kita juga perlu memperhatikan informasi mana yang ditonjolkan, persoalan mana yang mendapat ruang, dan pengalaman siapa yang muncul dalam berita.
Sebab, dari satu demonstrasi yang sama, publik bisa memperoleh gambaran yang berbeda. Bukan selalu karena faktanya berbeda, melainkan karena bagian yang disorot dan cara informasi disusun juga berbeda.